Wujudkan Satu Data Kepegawaian Akurat, BKN Ingatkan Awareness Keamanan Data

Bandung – Humas BKN, “Pentingnya awareness dan pemahaman kuat terhadap keamanan data dibutuhkan kedepannya di era digital yang semakin penuh tantangan,” ucap Bima Haria Wibisana selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Keamanan Informasi di Lingkungan BKN di Ballroom Hotel Crown Plaza, Bandung pada Selasa (07/03/2023) yang dilakukan secara hybrid.

Bima lebih lanjut menjelaskan dalam keamanan informasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari sumber daya manusianya (SDM), perangkat yang digunakan, infrastruktur dan kerja sama baik pihak internal maupun eksternal. “Adanya disiplin dan kemampuan dalam memahami proses bisnis atau pemahaman SOP yang baik bagi SDM akan memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.” Ucapnya.

Hadir dalam acara Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen dalam paparannya menyampaikan bahwa perilaku user mungkin tidak dapat dikontrol namun aksesnya dapat dibatasi. “Dibutuhkan awareness bagi semua user terhadap keamanan data sehingga celah sekecil apapun dapat diatasi yang akan berdampak bagi reputasi organisasi dalam mendapatkan trust publik,” ucapnya.

Suharmen juga menjelaskan BKN selaku pengelola data kepegawaian nasional memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan satu data kepegawaian yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta kemudahan akses untuk dapat dimanfaatkan antar instansi pemerintah. “Data yang dikelola BKN lebih dari 4,3 juta data ASN termasuk data intelijen sehingga keamanan data merupakan keutamaan agar tidak menyebabkan masalah kedepannya,” ucapnya.

Acara yang dihadiri oleh 97 peserta luring perwakilan Kantor Regional I s.d XIV BKN dan UPT BKN serta 480 peserta daring melalui zoom meeting ini menghadirkan narasumber dan praktisi bidang IT diantaranya Edy Nuryanto selaku Ketua Pokja keamanan Informasi CSIRT Kementerian Keuangan, Supapri Situmorang selaku Sandiman Muda Badan Siber dan Sandi Negara, I Made Wiryana selaku Akademisi & Praktisi IT dan Belly Rachdianto selaku Praktisi IT Security Internasional.

Pada sesi diskusi, I Made Wiryana menyarankan kebijakan terkait keamanan informasi harus disampaikan ke semua stakeholder karena perlunya dukungan dari seluruh komponen dalam organisasi. Edy Nuryanto dari CSIRT-Kemenkeu juga menambahkan bahwa peningkatan literasi digital bagi SDM organisasi dan dukungan pimpinan juga diperlukan untuk menguatkan awareness terhadap peningkatan keamanan informasi di lingkungan organisasi.

Penulis: rill
Editor: dey