Uji Coba Instrumen Pengukuran dan Penyelesaian Disparitas Data ASN di Lingkup Instansi Pusat

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berkomitmen dalam peningkatan kualitas data dan penyelesaian disparitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Instansi. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian atau PDIPK selaku unit kerja BKN yang memiliki domain pengelolaan database ASN, menyelenggarakan forum uji coba instrumen pengukuran kualitas data dan percepatan disparitas data ASN di seluruh Kementerian dan Lembaga Instansi Pusat, Kamis, 26/09/2024 secara hybrid di kawasan Jakarta.

Dalam forum ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memaparkan sejumlah strategi dan instrumen pengukuran kualitas data yang telah disusun BKN dalam mendukung digitalisasi manajemen ASN sesuai dengan amanat Undang-undang ASN No 20 tahun 2023. “Data akan memiliki kekuatan jika dia dikumpulkan dengan benar, diproses secara benar, dan dikelola dengan benar dan ini menjadi mandat dalam peraturan perundang-undangan, baru setelah itu kita membangun sistemnya dengan prinsip kehati-hatian,” paparnya.

Sementara itu Direktur PDPIK BKN Wahyu dalam pernyataannya memastikan akan merampungkan rangkaian uji coba instrumen pengukuran tingkat kualitas data dan percepatan penyelesaian disparitas data ASN. “Target ini menjadi salah satu program prioritas nasional BKN via Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian tahun anggaran 2024. “Proses ini dilakukan di seluruh Kantor Regional BKN I hingga XIV untuk instansi daerah dan seluruh kementerian dan lembaga untuk instansi pusat, di mana ini ditargetkan selesai pada awal November 2024,” terangnya.

Dalam penyusunan instrumen pengukuran ini sendiri, PDPIK BKN bekerja sama dengan Bappenas, BPS, BRIN, akademisi, dan produsen data BKN. Tujuannya untuk memastikan instrumen tersebut merepresentasikan kondisi data yang sebenarnya. Wahyu menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kualitas data ASN yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di pusat maupun daerah.

Pada kesempatan yang sama, BKN juga memberikan penghargaan kepada 12 instansi pusat yang memiliki kategori jumlah penyelesaian disparitas terbanyak, kategori capaian persentase penyelesaian disparitas tertinggi, dan kategori dengan kualitas data terbaik.

Penulis: bp
Foto: bp
Editor: ratna/des