Plt. Kepala BKN: Program Kerja Birokrasi harus Berdampak
Jakarta – Humas BKN, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo menekankan bahwa program/kegiatan yang direncanakan setiap unit kerja BKN harus berdampak langsung dalam pencapaian sasarannya. “Birokrasi harus menjamin bahwa program-program kerjanya memiliki manfaat nyata bukan hanya menjamin program kerja itu terlaksana, “ ujar Haryomo dalam acara Rapat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023, Outlook Program dan Anggaran Tahun 2024, dan Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Penyusunan Pohon Kinerja sebagai Pemenuhan Indikator Penilaian SAKIP BKN pada Kamis-Jumat (4-5/1/2024) di Le Meridien Hotel Jakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN serta perwakilan pegawai dari masing-masing unit kerja.
Menurutnya, Saat ini BKN masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. Lebih lanjut Haryomo menjelasakan, peraturan ini akan memperkuat eksistensi BKN ke depannya dimana BKN diberikan amanat untuk pengawasan sistem merit. “Mari Bapak/Ibu kita berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik kita. Satu hal yang ingin saya tekankan bahwa pengawasan sistem merit harus diperkuat demi menjamin pelaksanaan NSPK (Norma, Sistem, Prosedur dan Kriteria) di pusat dan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyampaikan bahwa dalam capaian triwulan IV 2023 TA kemarin, BKN banyak sekali meraih prestasi membanggakan. “Capaian realisasi anggaran Triwulan IV banyak yang mencapai 99%. Selain itu, realisasi capaian Prioritas Nasional BKN 2023 banyak yang melebihi target yang ditentukan yakni Penilaian/Pemetaan Kompetensi yang mencapai 161,2%, dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi Kementerian/Lembaga/Daerah mencapai 141 %,” ujar Imas.
Imas juga menyampaikan apresiasinya terhadap tim BKN yang telah berkinerja sangat baik hingga memperoleh berbagai penghargaan diantaranya:
Peringkat I Pengguna CMS dan Virtual Account, Core Value Ber-AKHLAK, Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik, The Biggest Improvement Indeks BerAKHLAK, Kategori A dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) bagi Kantor Regional V BKN Jakarta, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan Kantor Regional XI Manado.
Penulis: Ratna