Plt. Kepala BKN: Instansi Pemerintah Harus Memberikan Hasil Kerja Nyata/Berdampak

Solo – Humas BKN, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto menekankan bahwa birokrasi harus menjamin bahwa program-program kerjanya memiliki manfaat nyata dan bukan sekadar menjamin bahwa program kerja itu terlaksana. Banyak program perbaikan birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah guna mendorong perubahan dan perbaikan bagi birokrasi, salah satu program utama adalah SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini disampaikan pada acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan III dan Focus Group Discussion Penerapan Tim Kerja Untuk Penyesuaian Sistem Kerja Baru pada Kamis-Jumat (19-20/10/2023) di Swissbel Hotel Solo. Acara ini dihadiri oleh seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN serta perwakilan pegawai dari masing-masing unit kerja.

Lebih lanjut Haryomo menjelaskan, instansi pemerintah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran semata, namun harus memastikan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang berdampak. “Saya selalu mendorong agar setiap Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BKN untuk memiliki atau memformulasikan sasaran dan ukuran keberhasilan yang lebih berorientasi pada hasil/manfaat (outcome/impact) di dalam dokumen perencanaannya,” ucap Haryomo.

Selaras dengan Haryomo, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan bahwa, hasil kinerja BKN berdampak dapat dilihat dari realisasi dan output lima Program Prioritas Nasional BKN sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Revitalisasi Sistem Rekrutmen ASN memiliki realisasi anggaran sebesar 76,5% dan output 77%;
2. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN memiliki realisasi anggaran sebesar 47,3% dan output 61,4%;
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di seluruh K/L/D memiliki realisasi anggaran sebesar 48,3% dan output 100%;
4. Sistem Informasi Manajemen ASN memiliki realisasi anggaran sebesar 73,4% dan output 71%;
5. Penegakan Disiplin ASN memiliki realisasi anggaran sebesar 86,4% dan output 50%

Terakhir, Haryomo mengimbau unit/satuan kerja di lingkungan BKN agar dapat memastikan setiap program/kegiatan yang direncanakan berdampak langsung dalam pencapaian sasarannya, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Penulis: Ratna