Perubahan Kebijakan, Pengisian Jabatan dan Manajemen Talenta Jadi Indikator Penting dalam Human Development

Jakarta – Humas BKN, Human capital development merupakan suatu strategi untuk reformasi birokrasi berdampak. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD)/Sharing Session dengan tema Human Capital Development Program untuk Reformasi Birokrasi Berdampak pada Rabu (12/7/2023) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara ini didasari oleh adanya persoalan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di birokrasi karena kurangnya pemahaman terkait aspek manajemen oleh pengelola.

Dalam paparannya, Haryomo menjelaskan indikator yang dapat memengaruhi human development. Pertama adalah pentingnya perubahan terkait suatu kebijakan. Pemerintah pusat diharapkan untuk membuat peraturan yang tidak hanya terfokus pada instansi pusat melainkan juga mementingkan instansi daerah. Pembuatan regulasi harus memikirkan beberapa aspek yang tidak hanya mementingkan beberapa sektor saja. Kedua adalah permasalahan pada pengisian jabatan atau rekrutmen. Pengisian jabatan memerlukan pegawai yang memiliki potensi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dimilikinya. Ketiga adalah manajemen talenta. Masih banyak beberapa instansi yang belum membangun manajemen talenta. “Saat ini BKN sedang diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi penilaian kompetensi demi terciptanya talent pool. Pentingnya talent pool untuk melakukan pemetaan dan sebagai acuan dalam seleksi jabatan,” ucapnya.

Haryomo menambahkan, perlunya melakukan transformasi penilaian dengan penyusunan kontrak kerja yang lebih efisien khususnya pada Jabatan Fungsional. Penilaian kinerja diharapkan dapat memenuhi ekpektasi pimpinan dan juga ekspektasi organisasi. Sebaik-baiknya regulasi apabila tidak ada komitmen pimpinan maka tidak dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang baik untuk pegawai.

Penulis: Fatin

Editor: Ratna