Pemerintah Filipina Percayakan BKN sebagai Subject Matter Expert pada PRIME-HRM Summit

Jakarta-Humas BKN, Eksistensi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kancah regional ASEAN semakin meningkat. Diwakili oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto, BKN mewarnai event yang cukup besar ini dan berperan sebagai narasumber pada the Program to Instutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management (PRIME-HRM) Summit. Konferensi virtual ini diselenggarakan oleh Civil Service Commission (CSC) Regional V Republik Filipina pada Kamis (27/10/2022). Turut hadir perwakilan berbagai sektor pemerintahan Republik Filipina seperti Departemen Sains dan Teknologi Cosmotech Philippines, Inc., Kepala Bagian Hukum Komisi Audit, Direktur IV Kantor Standar dan Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Spesialis Sumber Daya Manusia Pengawas CSC, Petugas Bank V Bangko Sentral ng Pilipinas serta Direktur Operasional Philippine Geothermal Production Company, Inc.

Mengusung tema “Creating Value & Building Resilience in the Public Sector by Reshpaing the 3Ws (Workforce, Work & Workplace)”, acara ini bertujuan untuk menarik lebih banyak lembaga untuk menerapkan PRIME-HRM dan mendorong semua lembaga terakreditasi Bronze winner di Regional V CSC Filipina agar lebih meningkatkan sistem, praktik, dan kompetensi mereka untuk memenuhi indikator Maturity Level 3 (Integrated HRM). Sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian di Indonesia, BKN pada acara ini dipercaya sebagai Subject Matter Experts (SMEs) untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan talent yang beragam di tempat kerja, kesenjangan kompetensi, peningkatan kompetensi dan proses seleksi/rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia kepada sekitar 400 peserta yang hadir.

Dalam paparannya Haryomo menyatakan, BKN melakukan penilaian kompetensi untuk menyusun peta evaluasi kompetensi. Berdasarkan peta tersebut, BKN mendapatkan data kesenjangan kompetensi pegawai dan data tersebut kemudian dijadikan referensi menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi para ASN. Menurutnya, ada tiga jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN secara berurutan untuk mendorong proses pembangunan nasional, antara lain:

1. Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja;
2. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajerial/struktural, dan pengalaman kepemimpinan;
3. Kompetensi Sosial Budaya diukur dari pengalaman kerja dengan masyarakat yang beragam seperti agama, ras, dan budaya.

“Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni melalui magang, pembinaan, pendampingan, belajar mandiri, dan pelatihan klasikal dan non-klasikal,” jelasnya. Lebih lanjut Haryomo menyampaikan, setiap tahun jutaan orang mendaftar sebagai PNS. Kondisi ini memicu pemerintah, terutama BKN, untuk mengembangkan sistem rekrutmen PNS dan memastikan transparansi, metode seleksi yang akuntabel dan objektif. “Kami terus meningkatkan proses tersebut melalui Computer Assisted Test (CAT) untuk mendapatkan talenta terbaik yang memenuhi standar kompetensi terkait dengan nasionalisme, karakter pribadi dan kecerdasan,” tutupnya.

Penulis: Ratna

Editor: dep