Hadir Bersama Menteri PANRB, Plt. Kepala BKN Saksikan Perolehan Hasil AKIP, RB, dan ZI Instansi Pemerintah

Denpasar – Humas BKN, Dalam penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada instansi pemerintah, Rabu (06/12/2023) di Denpasar, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyaksikan perolehan hasil yang diperoleh 499 instansi pemerintah setingkat Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi AKIP.

Penyerahan evaluasi yang digelar oleh Kementerian PANRB tersebut juga sekaligus melibatkan instansi pemerintah yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik di lingkup instansi pusat dan daerah. “Memasuki tahun 2023, Kebijakan reformasi dan birokrasi 2010 – 2025 telah berjalan di koridor yang tepat menuju cita – cita birokrasi berkelas dunia. Menjelang 2 (dua) dekade, hasil positif instansi pemerintah dengan indeks RB dan akuntabilitas kinerja kategori baik ke atas meningkat. Demikian dengan penambahan jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di sektor – sektor strategis,” terang Wapres.

Menurut keterangan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bahwa berdasarkan evaluasi SAKIP 2023 dapat kami laporkan rata-rata pada tingkat Pemerintah Provinsi sebesar 72,17 naik 0,47 poin dari tahun 2022. Pada tingkat Kabupaten/Kota nilai sebesar 63,36 meningkat 1,02 poin dari tahun 2022. Berdasarkan predikat diperoleh 1 Pemerintah Daerah dengan predikat AA dan 20 Pemerintah Daerah dengan peringkat A dalam hal kenaikan peringkat ada 2 Pemerintah Daerah naik predikat A, 3 Pemerintah Daerah naik predikat BB, dan 20 Pemerintah Daerah naik predikat B.

“Birokrasi sebagai mesin pembangunan atau Engine for Development memegang peranan penting dalam mencapai tujuan prioritas pembangunan. Birokrasi merupakan ujung tombak penggerak roda kemajuan bangsa. Ketika nilai-nilai berubah seiring dengan generasi baru dan perubahan struktur sosial, birokrasi juga harus mengikuti dinamika sehingga mengharuskan birokrasi lincah, inovatif, transparan dan berjejaring dengan stakeholders khususnya masyarakat,” imbuhnya.

Penulis: egi
Editor: des