Gandeng Singapura dan Korea, BKN Gelar Seminar on Civil Servant Planning Model

Jakarta-Humas BKN, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN menggelar Seminar on Civil Servant Planning Model secara daring dan luring di kantor BKN Pusat Jakarta pada Selasa (5/7/2022). Dihadiri 60 peserta luring dan lebih dari 700 peserta yang hadir secara daring dari berbagai negara di ASEAN+3 dan ASEAN Secretariat, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam proses perumusan kebijakan model perencanaan gugus tugas di instansi pemerintah.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Aidu Tauhid menyatakan seminar ini diselenggarakan oleh ACCSM Indonesia dan termasuk dalam Work Plan ACCSM +3 tahun 2021-2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh BKN Pusat, BKN Kantor Regional I-XIV dan unit teknis BKN, Kementerian/Lembaga se-Indonesia. Hadir sebagai narasumber, Mastura Manap (the Public Service Division (PSD) Singapore) dan Yoo Suyeon (The Ministry of Personnel Management Korea).

Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf menyatakan, Perencanaan PNS harus mencerminkan kekurangan atau kelebihan jumlah PNS di suatu instansi atau daerah. “Dalam perencanaan Aparatur Sipil Negara di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mencerminkan jenis dan jumlah jabatan yang dibutuhkan oleh masing-masing organisasi pemerintahan. Faktor lain yang terkait erat, seperti kualifikasi, kompetensi, dan sumber daya lokal, juga harus dipertimbangkan,” tegasnya. Lebih lanjut Yusuf mengatakan bahwa salah satu transformasi BKN adalah pembangunan SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi dan data ASN yang tersusun secara sistematis dan komprehensif. “Kami mencoba memasukkan prosedur perencanaan ASN ke dalam SIASN untuk digunakan secara nasional. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memangkas birokrasi dan mengurangi pekerjaan manual, serta untuk memastikan proses perencanaan ASN lebih terkendali. Kami berkomitmen untuk meningkatkan dan mengintegrasikan teknologi personel dalam perencanaan sumber daya manusia,” pungkasnya.

Terakhir, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto menutup seminar dengan memberikan dorongan kepada BKN untuk terus belajar dari negara lain, termasuk menjajaki proses pembentukan regulasi terkait perencanaan PNS. “Untuk tujuan ini, BKN mengadakan seminar tersebut dengan menghadirkan pembicara yang sangat berkualitas dari negara-negara maju. BKN memandang bahwa program ini sangat vital untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan teknologi antara negara maju dan negara berkembang terutama terkait model perencanaan PNS”.

Penulis: nad

Editor: dep