Direktorat Kinerja ASN Paparkan perkembangan Tiga Aplikasi

Jakarta-Humas BKN, Tahun 2015 ini, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara BKN mengembangkan tiga aplikasi yang diharapkan nantinya kinerja dan proses kerja para PNS akan lebih efektif dan dapat efisien. Ketiga aplikasi tersebut, yaitu Elektronik Kinerja (E-Kinerja), Daily Evaluation System (DES) dan Sistem-Knowledge Management (SNOWMAN).

Namun, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Database dan Analisis sistem Informasi BKN Trisiwi Indra Cahyani menjelaskan ketiga aplikasi tersebut masih perlu dilakukan penyempurnaan. Trisiwi menambahkan aplikasi tersebut perlu diujicobakan untuk internal BKN, sebelum dapat digunakan untuk seluruh instansi. ”Teknologi informasi yang tersedia menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para ahli IT untuk memberikan solusi ataupun memfasilitasi atas proses kerja yang ada agar bisa memberi kemudahan dan kemanfaatan,” ungkap Trisiwi saat ditemui di ruang Multimedia, Selasa (17/11).

E-Kinerja

Trisiwi menuturkan E-Kinerja adalah suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi sebagai salah satu upaya untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi penerapan PP 46 Tahun 2011. “E-Kinerja memberikan rekomendasi dalam bentuk data kepada organisasi dalam ranga melakukan pembenahan tata kelola organisasi dan informasi bagi setiap individu dalam rangka meningkatkan kinerja setiap individu PNS,” ujar Trisiwi.

E-Kinerja sudah mulai dipersiapkan sejak awal tahun 2015. Di awali dengan kegiatan analisis dan perancangan kebutuhan pengguna, sekaligus untuk mengatur kendala serta risiko yang mungkin dihadapi. “Sebelumnya, kami sudah menganalisis yang menghasilkan rekomendasi. Ini langkah untuk meminimalisasi risiko,” ungkap Trisiwi.

Diharapkan E-Kinerja siap digunakan pada tahun 2016, untuk diintegrasikan dengan e-PUPNS. Aplikasi ini bermanfaat, yaitu persentasi sasaran kinerja pegawai untuk memacu kinerja pegawai, fokus identifikasinya terletak pada ketersediaan jabatan bukan atas ketersediaan orang yang menjabat, dan apabila ada perubahan organisasi dengan perubahan jabatan, maka PNS yang bersangkutan tidak perlu memikirkan SKP baru, tetapi cukup dengan mengambil data identifikasi SKP.

DES

Aplikasi kedua adalah Daily Evaluation System (DES). Aplikasi DES digunakan untuk mem-break down (memerinci) target kegiatan tahunan PNS yang kemudian akan diturunkan pada bulanan dan juga harian. Aplikasi ini akan mengukur berapa kuantitas target yang akan diselesaikan pada bulan tersebut, berikut satuan kuantitasnya.

Rincian kegiatan bulanan yang harus diselesaikan pada bulan tersebut, dapat ditampilkan dengan target kuantitas per bulan dan jumlah realisasinya yang telah dicapai, berdasarkan kegiatan harian berikut indikatornya. PNS dapat melakukan pelaporan kepada atasan, dan atasan juga dapat memantau kinerja bawahannya. Apabila ada kinerja yang membutuhkan penambahan, atasan bisa meminta revisi. Pemantauan ataupun penilaian atas kinerja dapat dilakukan atasan dalam bentuk kegiatan harian. Usai penilaian atasan atas kinerja bawahan, kolom kinerja dapat dikunci oleh atasan dan secara otomatis bawahan tidak bisa mengubah kembali data yang sudah disampaikan.

SNOWMAN

System Knowledge Management (SNOWMAN) adalah layanan untuk menjawab kebingungan PNS yang sulit membedakan persepsi dalam menerjemahkan makna dan arti yang terkandung dalam penerapan penilaian kinerja PNS, sesuai PP 46 tahun 2011.

SNOWMAN termasuk dalam proyek perubahan program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (Diklat Pim III) yang dilaksanakan BKN. Ada empat kelompok jabatan yang menjadi fokus perancangan SNOWMAN versi 1.0, yakni: Kelompok Jabatan Umum (struktural maupun fungsional umum), Kelompok Jabatan Pendidik (guru TK, SD, SMP, SMA dan termasuk jabatan Dosen), Kelompok Jabatan Kesehatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu).

“SNOWMAN diharapkan membantu BKN dalam menyusun model Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN, khususnya bidang Kinerja ASN yang selama ini muncul permasalahan pada penerapan penilaian kinerja ASN yang saling kait-mengait dengan kebijakan lain pada bidang kepegawaian di Republik Indonesia,” pungkas Trisiwi. fuad