BKN Paparkan Tantangan Pelayanan Publik di Indonesia pada Forum ACCSM Ke-21 dan ACCSM+3 ke-6 di Vietnam

Vietnam-Humas BKN, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana bersama Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Bajoe Loedi, Widyaiswara Utama Ahmad Jalis, dan Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri Tifa Laily Savitri sebagai delegasi Indonesia menghadiri pertemuan ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) ke-21 dan ACCSM+3 ke-6.

Acara yang mengusung tema “Modernizing Civil Service toward a Cohesive and Responsive ASEAN Community” berlangsung pada tanggal 3-5 Agustus 2022 diselenggarakan di Melia Hotel, Hanoi, Vietnam.

Selain Indonesia, pertemuan ACCSM ke-21 dan ACCSM+3 ke-6 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Vietnam ini juga dihadiri delegasi Brunei Darussalam, Kamboja, China, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Korea, Singapura, Thailand, Vietnam dan Sekretariat ASEAN.

Kepala Pusat Pengembangan Pegawai ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono dalam paparannya pada Good Governance Forum mengatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 4,3 juta Aparatur Sipil Negara, yang merupakan 1,6% dari populasi, 92% di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, sisanya adalah pegawai kontrak yang bekerja di ranah pelayanan publik. “23% PNS bekerja di instansi pusat, sisanya bekerja di pemerintah daerah. 55% adalah PNS perempuan, sekitar 45,83% adalah laki-laki. Meskipun jumlah pejabat dan pegawai negeri banyak, jumlah perempuan dalam level pimpinan kunci lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki,” tuturnya.

Lebih lanjut Bajoe mengatakan, tantangan bagi PNS Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan kemampuan dan kekuatan gen Z, Y dengan lebih baik dalam ranah pelayanan publik. Negara ini menghadapi tantangan yang sama dengan Vietnam, dari gelombang revolusioner ilmu pengetahuan dan teknologi, dari persaingan yang semakin ketat, yang membutuhkan pengembangan strategi pengembangan pegawai negeri yang tepat.

Dalam kesempatan ini pula, Deputi SINKA BKN, Suharmen, sebagai HOD SOM ACCSM Indonesia menyampaikan perubahan Work Plan “Development of the Model of Civil Service Competence in the Digital Era: Benchmark” akan digabung dengan Civil Service Competence Certification (Position-Based) untuk implementasi tahun 2023 secara hybrid.

Indonesia lebih lanjut menyampaikan pula Seminar on Compensation and Benefit akan dipindahkan ke Work Plan ACCSM+3 2021-2025 dan digabungkan dengan Job Evaluation (Grading Sysem) and Job Classification on Civil Service System, dengan judul baru yakni “Seminar on Compensation and Benefit Strategy”.

Saat ini, Indonesia tengah melakukan penyesuaian birokrasi dan organisasi struktur pemerintahan yang lebih responsif di era digital. Untuk itu, Framework of Strategic Partnerships dianggap berguna untuk memperluas kerjasama dengan ASEAN Dialogue Partners dan mitra lainnya melalui program-program yang sesuai. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan minatnya pada pengembangan alat pemantauan pengembangan sumber daya manusia di kepegawaian, pemetaan manajemen talenta, dan pengukuran kinerja dan dukungan teknologi untuk pengaturan pola kerja-dari-rumah.

Penulis: nad