BKN Ajak Pemerintah Daerah Percepat Penyerahan SK Pengangkatan CASN
Banda Aceh – Humas BKN, Badan Kepegawaianrakornis Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian mengajak seluruh instansi pemerintah, utamanya di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) XIII BKN Aceh untuk melakukan percepatan pencetakan dan penyerahan Surat keputusan (SK) Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Pengadaan ASN 2023. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto pada Rapat Koordinasi Teknis Persamaan Persepsi dalam Implementasi Layanan Pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian, Selasa (14/5/2024) di Banda Aceh.
“Proses penetapan Pertimbangan Teknis (Pertek) Nomor Induk Pegawai ASN (NIP) di wilayah kerja Kanreg XIII BKN Aceh sudah selesai 100%, sementara proses pencetakan SK oleh instansinya baru sekitar 30%,” terang Aris. Selanjutnya Aris dalam arahannya juga mengimbau kepada pegawai BKN untuk terus optimalkan layanan mutasi kepegawaian melalui transformasi digital. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam hal layanan kepegawaian tidak bisa terwujud tanpa peran para pemangku kepentingan, salah satunya adalah instansi pemerintah itu sendiri.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Sri Widayanti mengungkapkan bahwa Rapat Koordinasi Teknis ini berfokus pada penyampaian permasalahan dan solusi layanan mutasi kepegawaian seperti layanan pengadaan CASN, Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian yang terus berkembang.
Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Aceh Azwardi dalam Rapat Koordinasi Teknis hari ini. Dalam sambutannya ia juga berkomitmen bahwa pemerintah Aceh akan terus berkontribusi dan bersinergi dalam hal pengelolaan kepegawaian dengan menjalankan proses pengadaan ASN, kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian yang sesuai dengan regulasi untuk menjamin layanan publik agar berdampak bagi masyarakat Aceh.
Rapat Koordinasi Teknis diikuti oleh perwakilan dari 24 instansi di wilayah kerja Kanreg XIII BKN Aceh ini juga membuka sesi diskusi interaktif dengan sejumlah materi, seperti materi layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian, layanan Pensiun, layanan Perencanaan Kebutuhan ASN, layanan Pengadaan dan Kepangkatan serta layanan PT Taspen.
Terakhir, dalam arahannya Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN menekankan soal transformasi digital layanan di bidang mutasi kepegawaian untuk terus dijalankan secara optimal agar reformasi birokrasi dapat berdampak dan dapat dirasakan langsung oleh publik.
Penulis : nsp
Editor : aw