Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Tunjangan Jabatan
Rabu, 03 Maret 2010 11:09

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN

A. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Pemberian tunjangan jabatan struktural dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI maupun Anggota POLRI yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural.


1. Tunjangan Jabatan Struktural PNS

Bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan pemberian tunjangan jabatan struktural diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

NO
JABATAN
TUNJANGAN JABATAN PNS
KEPPRES NO.99/2000
PERPRES NO.3/2006
PERPRES NO.26/2007
1 . ESELON IA
4.500.000
4.500.000
5.500.000
2 . ESELON IB
3.500.000
3.500.000
4.375.000
3 . ESELON IIA
2.500.000
2.500.000
3.250.000
4 . ESELON IIB
1.500.000
1.500.000
2.025.000
5 . ESELON IIIA
600.000
900.000
1.260.000
6 . ESELON IIIB
450.000
675.000
980.000
7 . ESELON IVA
240.000
360.000
540.000
8 . ESELON IVB
210.000
315.000
490.000
9 . ESELON VA
150.000
225.000
360.000
10 . ESELON VB
120.000



2 .Tunjangan Jabatan Struktural Anggota TNI dan Anggota POLRI

Pemberian tunjangan jabatan struktural bagi Anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 dan untuk Anggota POLRI melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007.

ANGGOTA TNI
NO
GOLONGAN
TUNJANGAN JABATAN
PERPRES NO.27/2007
1 .
I
5.500.000
2 .
II
4.375.000
3 .
III
3.250.000
4 .
IV
2.025.000
5 .
V
1.260.000
6 .
VI
980.000
7 .
VII
540.000
8 .
VIII
490.000
9 .
IX
360.000
 
ANGGOTA POLRI
NO
ESELON
TUNJANGAN JABATAN
PERPRES NO.28/2007
1 .
IA
5.500.000
2 .
IB
4.375.000
3 .
IIA
3.250.000
4 .
IIB
2.025.000
5 .
IIIA
1.260.000
6 .
IIIB
980.000
7 .
IVA
540.000
8 .
IVB
490.000


B. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional dan disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan tingkat ketrampilan.


C. TUNJANGAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN TUNJANGAN JABATAN


GOLONGAN
TUNJANGAN
NO
RUANG
PERPRES
BESARAN
1 .
IV
NO. 12/2006
190.000
2 .
III
 
185.000
3 .
II
 
180.000
4 .
I
 
175.000


D. HAK-HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PEJABAT NEGARA

1. GAJI POKOK

2. TUNJANGAN JABATAN

NO
JABATAN
TUNJANGAN JABATAN
PERATURAN
BESARAN
1 . Presiden
Keppres No. 68/2001
32.500.000
2 . Wakil Presiden

22.000.000
3 . Ketua MPR
Keppres No. 59/2003
18.900.000
4 . Ketua DPR

18.900.000
5 . Ketua DPD
PP No. 58/2008
18.900.000
6 . Ketua MA, BPK  
18.900.000
7 . Wk. Ketua MPR  
15.600.000
8 . Wk. Ketua DPR  
15.600.000
9 . Wk. Ketua DPD  
15.600.000
10 . Wk. Ketua MA/BPK  
15.600.000
11 . Menteri dan Panglima TNI  
13.608.000
12 . Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh disesuaikan wilayah tugasnya
13 . Ketua Muda MA  
10.100.000
14 . Anggota DPR  
9.700.000
15 . Anggota DPD  
9.700.000
16 . Anggota DPA, MA, BPK  
9.700.000
17 . Gubernur KDH Tk. I  
5.400.000
18 . Wk .Gubernur KDH Tk. I  
4.300.000
19 . Bupati/Walikota KDH Tk. II  
3.780.000
20 . Wk. bupati/Walikota KDH Tk. II  
3.240.000


E. HAK-HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PEJABAT NON STRUKTURAL

NO
DASAR HUKUM
INSTANSI/LEMBAGA/KOMISI/TIM
JABATAN
BESAR TUNJANGAN (Rp)
  Honorarium
1 a. PerPres No. 80 tahun 2006
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ketua
18.000.000
    Wakil Ketua
16.000.000
    Anggota
12.500.000
    Sekretaris
9.000.000
  b. PerPres No. 82 tahun 2006
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumut
Anggota Dewan Pengarah
10.000.000
    Anggota Dewan Pengawas
15.000.000
    Kepala Bdn. Pelaksana
10.000.000
    Wkl. Kepala Bdn. Pelaksana
9.000.000
    Sekretaris Bdn. Pelaksana
8.000.000
    Deputi Badan Pelaksana
8.000.000
  c. UU No. 32 tahun 2002
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Ketua
14.375.000
  PerPres No. 26 tahun 2005 Wakil Ketua
14.375.000
    Anggota
12.500.000
  d. UU No. 39 tahun 1999
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua
12.500.000
  PerPres No. 42 tahun 2003 Wakil Ketua
12.000.000
    Anggota
12.000.000
  e. Keppres No. 44 tahun 2000
Komisi Ombudsman Nasional
Ketua, Wkl.Ketua, Anggota
5.000.000
  Keppres No. 66 tahun 2002 Tenaga Tim Assistensi
2.500.000
    Staf. Adm. Kesekretariatan
1.500.000
  f. UU No. 5 tahun 1999
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Ketua dan Wakil Ketua
14.375.000
  Keppres No. 75 tahun 1999  

  Keppres No. 6 tahun 2002 Anggota
12.500.000
  g. UU No. 28 tahun 1999
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN)
Ketua
14.375.000
  Keppres No. 65 tahun 2002 Wakil Ketua
14.375.000
    Anggota
12.500.000
  h. UU No. 23 tahun 2002
Komisi Perlindungan Anak (KPAI)
Ketua
14.375.000
  PerPres No. 80 tahun 2006 Wakil Ketua
14.375.000
    Sekretaris
13.250.000
    Anggota
12.500.000
  i. Perpres No. 107 tahun 2007
Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional
Anggota
5.500.000
  Perpres No. 67 tahun 2006  

  j. Perpres No. 107 tahun 2007
Komisi Kepolisian Nasional
Ketua
14.375.000
  Perpres No. 67 tahun 2006 Wakil Ketua
14.375.000
    Sekretaris
12.000.000
    Anggota
12.000.000
  Uang Kehormatan
2 PerPres No. 80 tahun 2006
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Hakim Pengadilan Tk. I
10.000.000
    Hakim Pngadilan Tk.Banding
12.000.000
    Hakim Pngadilan Tk.Kasasi
14.000.000
  Tunjangan Kerja
3 a. Dalam Pembahasan
Lembaga Sensor Film (LSF)
Ketua
7.500.000
    Wakil Ketua
6.500.000
    Sekretaris
6.000.000
    Anggota
5.000.000