Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: joni
Unit Kerja/Instansi: Pemda
Tanggal Kirim: Kamis, 16 Juli 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Saya CNS Pengangkatan tahun 2009 saya mau nanyak Skep Pengangkatan sya terhitung tanggal 01 Januari berarti gaji saya terhitung dari tgl tsb tetapi Pemda bilang gaji dihitung dari dikeluarkannya Surat Penugasan yg keluar tanggal 29 Mei 2009 alasannya kita masuk kerja bulan juni jadi Pemda menghitung dari tanggal Surat Penugasan Bagamaina Aturan sebenarnya ttg Pembayaran gaji terrsebut???
** Jawaban redaksi **
Berdasarkan PP 11 tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 disebutkan bahwa Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan (SPMT) oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan. Jadi dasar pemberian gaji CPNS adalah sesuai dengan TMT SPMT bukan berdasarkan TMT CPNS.


Nama: heri
Unit Kerja/Instansi: depag
Tanggal Kirim: Rabu, 15 Juli 2009
Pertanyaan/Jawaban:

kapan sk cpns depag tahun 2008 turun
** Jawaban redaksi **
Yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan SK. CPNS adalah pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing, kami sarankan agar saudara menghubungi Biro Kepegawaian Setjend Depag untuk menanyakan kapan SK CPNS saudara akan dikeluarkan.


Nama: anto
Unit Kerja/Instansi: depag
Tanggal Kirim: Rabu, 15 Juli 2009
Pertanyaan/Jawaban:

kapan sk cpns depag tahun 2008 turun
** Jawaban redaksi **
Yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan SK. CPNS adalah pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing, kami sarankan agar saudara menghubungi Biro Kepegawaian Setjend Depag untuk menanyakan kapan SK CPNS saudara akan dikeluarkan.


Nama: pandu
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Rabu, 15 Juli 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Dalam rangka kenaikan pangkat Pencantuman Gelar (PG), sesuai Kep Kepala BKN 11 / 2002 dinyatakan bahwa yg berhak melakukan legalisir ijazah untuk Universitas adalah Rektor/Dekan/Pembantu Dekan. Karena ada penggunaan nomenklatur baru di UGM (Universitas Gadjah Mada), maka jabatan PEMBANTU DEKAN diganti dengan WAKIL DEKAN, sehingga yang melegalisir ijazah bukan lagi PEMBANTU DEKAN melainkan WAKIL DEKAN. Apakah penggunaan legalisir yg ditandatangani WAKIL DEKAN (bukan PEMBANTU DEKAN) ini dapat dibenarkan ? Mohon pencerahannya...
**** Jawaban redaksi ****
Legalisir ijasah yang saudara maksud harus di tandatangani oleh Dekan.