Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Mochamad Suluh, SE
Unit Kerja/Instansi: Kandepag Kab. Banyuwangi
Tanggal Kirim: Jumat, 25 Juli 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara c.q. Bpk. Kepala BKN Pusat Jakarta Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak, dulu saya sudah pernah diumumkan lewat lembaran tertulis resmi dari BKN, bahwa saya resmi masuk database calon PNS, Tahun 2006, dari anggaran Non APBD / Non APBN, sebagai tenaga administrasi / strategis lainnya. Lembaran tersebut resmi dan ditanda-tangani resmi juga (beserta stempelnya) dari BKN Pusat. Akan tetapi, ternyata nama saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) ternyata tidak tercantum di Internet. Seiring dengan perjalanan waktu, karena sudah mendekati tahun 2009 (sesuai janji pemerintah), kami mulai gelisah, karena database di internet juga belum pernah diupdate, sehingga nama sayapun belum juga muncul. Saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) bertambah kaget lagi ketika kami akan mencoba untuk mengurus ini semua, ternyata file kertas pengumuman nama-nama yang masuk database, yang dulu pernah ditempel Kandepag Banyuwangi dan dilembar itu tercantum nama saya, ternyata HILANG. Saya mencoba kontak teman sesama PTT / Tenaga Honorer dari Kabupaten lainnya, ternyata nasibnya sama. BERKAS PENGUMUMAN DATABASENYA HILANG. Kini, saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) hanya bisa berdoa dan pasrah kepada Allah SWT, karena kami menyadari sudah menjadi bertambah kecil kemungkinan kami untuk mengurus nasib kami, mengingat sangat lemahnya posisi status dan posisi hukum kami dengan ketidak adanya selembarpun yang bisa kami jadikan bahan / dasar pengurusan. Yang ingin saya tanyakan : 1. Apakah Pemerintah masih memiliki peluang untuk menyelesaikan masalah saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) ini ? Kalau iya, bagaimana prosedurnya ? 2. Apakah kertas pengumuman database yang mencantumkan nama saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) itu benar-banar resmi dari BKN ? 3. Kenapa di Database nama saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) tidak masuk ? Dan mengapa pula kertas pengumuman databasenya hilang ? Ini juga terjadi di Kandepag-Kandepag Kabupaten lainnya (yang saya tahu) di Jawa Timur. Mohon tanggapannya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga uneg-uneg saya (dan juga ratusan teman-teman dari Kandepag Banyuwangi lainnya) dapat menjadi bahan kebijaksanaan Bapak, atas ridho Allah SWT. Sekali lagi terima kasih... Wassalam...
** Jawaban redaksi **
Kemungkinan besar nama saudara tidak lolas dalam pendataan tenaga honorer tahap kedua atau tahap verifikasi, yang dilakukan oleh instansi masing-masing dan dikirim ke BKN sebelum tanggal 30 Juni 2006. Daftar nama yang ada dalam database tenaga honorer BKN adalah merupakan daftar yang diusulkan oleh instansi masing-masing sebelum tanggal 30 Juni 2006. Untuk nama yang di luar daftar tersebut ada kemungkinan tidak diusulkan ke BKN karena tidak memenuhi kriteria PP 48 tahun 2005 diantaranya adalah masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun per 1 Desember 2005, Gajinya tidak dibebankan oleh APBN/APBD, dan lain-lain, untuk jelasnya agar saudara menghubungi Biro Kepegawaian Setjend Departemen Agama untuk meminta penjelasan mengapa nama saudara tidak diusulkan dalam database tenaga honorer BKN.


Nama: udin
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Jumat, 25 Juli 2008
Pertanyaan/Jawaban:

pengajuan pensiun per 1 januari 2009, kgb per 1 desember 2008. Dasar untuk pengajuan pensiun berkaitan dg gaji pokoknya itu berdasarkan setelah kgb atau sebelumnya, padahal utk pengajuan pensiun minimal 6 bln sblmnya. Kalau diajukan 6 bln sblmnya berarti belum ada kgb, padahal yg bersangkutan kgb per 1 desember 2008. Bagaimana langkah yang harus dilakukan ? Terima kasih
*** Jawaban Redaksi ***
Penetapan dasar pokok pensiun bagi PNS ditetapkan atas dasar gaji pokok terakhir yang dimiliki,dalam hal ini KGB per i desember 2008


Nama: muslim
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Jumat, 25 Juli 2008
Pertanyaan/Jawaban:

ada seorang pegawai yg pensiun per 1 januari 2008, padahal KGB-nya per desember 2007. Data pengusulan pensiun berkaitan dengan gaji pokok didasarkan sebelum KGB atau sesudah KGB, padahal untuk pengusulan paling tidak 6 bulan sebelum pensiun ?
*** Jawaban Redaksi ***
Penetapan dasar pokok pensiun ditetapkan atas dasar gaji pokok terakhir yang dimiliki,dalam hal ini KGB per 1 desember 2007


Nama: AGTT KAB BLITAR
Unit Kerja/Instansi: PEMERINTAH
Tanggal Kirim: Jumat, 25 Juli 2008
Pertanyaan/Jawaban:

KAMI MEWAKILI SELURUH GTT SEKOLAH NEGERI YANG DIANGKAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPENSI JAWA TIMUR ATAU KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL WILAYAH PROPENSI JAWA TIMUR. DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ; 48 TAHUN 2005, PASAL 1 YANG DIMAKSUD DENGAN ; 1. TENAGA HONORER ADALAH SESEORANG YANG DIANGKAT OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN [ PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMINDAHKAN DAN MEMPERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ] ATAU PEJABAT LAIN DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU PADA INSTASI PEMERINTAH/PEJABAT SETINGKAT ESELON II KEATAS . JELAS KAMI DIANGKAT OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARETEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JATIM/KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JATIM KANTOR KABUPATEN BLITAR . DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP NOMOR 40339/I04.3/KP/1999 DAN NOMOR 4740/I04/23/KP/2000/SK. 2.INSTANSI ADALAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA. JELAS KAMI MELAKSANAKAN TUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAITU PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR . 3.MEMILIKI MASA KERJA PALING SEDIKIT 1 TAHUN PER 1 DESEMBER 2005 SECARA TERUS-MENERUS . JELAS KAMI MELAKSANAKAN TUGAS SECARA TERUS MENERUS SAMPAI DENGAN SEKARANG MASIH AKTIF (DENGAN DIKELUARKANYA SURAT KETERANGAN DARI KEPELA SEKOLAH SERTA MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR) SK.NOMOR 800/239/409.105.26/2008 TANGGAL 2 JULI 2008. 4.PENGHASILANYA MENJADI BEBAN APBN/APBD SECARA TEGAS TERCANTUM DALAM ALOKASI BELANJA PEGAWAI/UPAH. JELAS KAMI DIBERI HONORARIUM DARI APBN/APBD BERDASARKAN :1.SK.DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR NO.7797/I04/KU/2000 TANGGAL 2 AGUSTUS 2000 TENTANG PENCAIRAN HONORARIUM GTT DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPDIKNASPROVINSI JAWA TIMUR. 2.SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE KABUPATEN BLITAR NOMOR 424/538/423.202/2001 TANGGAL 11 JULI 2001 TENTANG PEMBERIAN HONOR GTT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU . BUKAN PEMBERIAN DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BUKAN BANTUAN ATAU SUBSIDI UNTUK KEGIATAN /PEMBINAAN . ~.MENURUT EMPAT SYARAT TERSEBUT DIATAS BERARTI KAMI MEMENUHI SYARAT DALAM PP.NO.48 TAHUN 2005 ?
** Jawaban redaksi **
Memenuhi syarat atau tidaknya tergantung pada hasil verifikasi yang dilakukan Biro Kepegawaian Departemen Agama, karena yang berwenang melakukan verifikasi berkas dan pendataan tenaga honorer diinstansi Depag adalah Biro Kepegawaian Departemen Agama. Kemudian hasil pendataan dan verifikasi yang telah dientry di komputer disimpan ke dalam CD dan dicetak dalam bentuk nomonatif yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Inpektorat Jenderat Depag selaku pejabat yang bertanggung jawab atas daftar tenaga honorer yang diusulkan tersebut. CD (compaq disk) hasil pendataan dan daftar nominatif tenaga honorer tersebut dikirim ke BKN untuk dimasukkan ke dalam database BKN sebelum tanggal 30 Juni 2006. Jadi apabila saudara memenuhi kriteria PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 dan terdaftar dalam database BKN tentu saja saudara dapat diangkat menjadi CPNS.