Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Forum Tenaga Honorer Teranulir Kota
Unit Kerja/Instansi: Pemda Kota Cilegon Prov. Banten
Tanggal Kirim: Rabu, 24 Maret 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Kepada Yth, Kepala BKN di Jakarta Kami Tenaga Honorer yang dibiayai APBD Pemda Kota Cilegon, Prov.Banten yang sudah mengabdi rata-rata 5-16 Tahun, setelah terbit PP No.48/2005 kami bersama-sama dengan tenaga honorer lainnya di Kota Cilegon melakukan pengumpulan data tenaga honorer perintansi yang diminta oleh BKN melalui BKD Kota Cilegon dalam rangka melaksanakan PP no.48/2005, namun sampai dengan saat ini sejumlah kuarang lebih 300 Tenaga Honorer di Kota Cilegon tidak masuk Database BKN, Pertanyaan Kami : 1. Apa sebabnya kami tidak masuk Database BKN, sedangkan tenaga honorer lainnya yang sama mulai dari : SK Pengangkatan yang di TTD Walikota, Pengumpulan Data Tenaga Honorer per instansi yang diserahkan ke BKD dan Masa Kerja/Pengabdian yang sama, itu masuk ke Database BKN, bahkan ada tenaga honorer masa kerjanya di bawah masa kerja kami dan yang tidak aktif tetapi sudah masuk Database BKN dan saat ini sudah menjadi CPNS, apakah ini ada unsur kesengajaan ? atau memang HUMAN ERROR? seharusnya dari pihak BKN mengadakan MONEV ketingkat BKD dan BKD mengintruksikan kepada Kepala Instansi untuk menginventarisir tenaga honorer yang ada di instansinya. 2. Berdasarkan pada PP 48/2005 jo 43/2007, Kapan kami bisa diangkat menjadi PNS ? 3. Bagaimana solusi dari BKN tentang kasus ini karena ini menyangkut HAM ? Demikian kami sampaikan,agar diketahui dan dijadikan motifasi kepada instansi terkait untuk memikirkan nasib tenaga honorer teranulir, atas perhatian dan jawabannya diucapkan terima kasih. Hormat Kami FTHT Kota Cilegon
**** Jawaban redaksi ****
Daftar nama yang ada dalam database tenaga honorer BKN adalah merupakan daftar yang diusulkan oleh instansi masing-masing sebelum tanggal 30 Juni 2006. Untuk nama yang di luar daftar tersebut ada kemungkinan tidak diusulkan ke BKN karena tidak memenuhi kriteria PP 48 tahun 2005 diantaranya adalah masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun per 1 Desember 2005, Gajinya tidak dibebankan oleh APBN/APBD, dan lain-lain, untuk jelasnya agar saudara menghubungi BKD/Biro Kepegawaian instansi tempat saudara bekerja untuk meminta penjelasan mengapa nama saudara tidak diusulkan dalam database tenaga honorer BKN. Mekanisme pendataan tenaga honorer adalah melalui BKD Propinsi untuk tenaga honorer instansi daerah dan Biro Kepegawaian untuk honorer instansi pusat lalu dikirim ke BKN paling lambat tanggal 30 Juni 2006 dalam bentuk CD (compaq disk) hasil data entry yang dilakukan oleh BKD Propinsi/Biro Kepegawaian serta Listing yang telah ditandangani oleh Gubernur/Menteri/Pimpinan instansi masing-masing serta diketahui oleh Bawasda/inspektorat masing-masing instansi. Tenaga honorer yang tidak terdaftar CD hasil data entri tersebut tentu saja tidak dapat diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS karena tidak diusulkan dalam database tenaga honorer.


Nama: Dio
Unit Kerja/Instansi: pemko tanjungpinang
Tanggal Kirim: Rabu, 24 Maret 2010
Pertanyaan/Jawaban:

PNS perempuan dengan umur 47 tahun mengajukan pensiun dengan alasan sakit. Beliau memang telah sejak lama mengidap penyakit kanker sehingga tidak mungkin melaksanakan aktivitasnya sebagai PNS, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa beliau menderita penyakit tersebut. Yang saya tanyakan, untuk pengajuan pensiunnya apakah cukup dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau harus dari dokter Tim Pemeriksa Kesehatan PNS sebagaimana halnya pemeriksaan Kesehatan Untuk persyaratan kelengkapan PNS 100%. T
*** Jawaban redaksi ***
Dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan keterangan mengenai kesehatan saudara adalah Tim dokter yang ditunjuk oleh instansi tempat saudara bekerja.


Nama: Epi Mulyana, SH.
Unit Kerja/Instansi: Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tanggal Kirim: Rabu, 24 Maret 2010
Pertanyaan/Jawaban:

saya TKK Pemkota Tasikmalaya TMT tanggal 1 Juli 2004 dengan Ijazah SPP-SPMA, dan pada tanggal 20 Desember 2004 telah memiliki Ijazah Gelar S.1 (SH), namun pada saat Data Base Tahun 2005 tidak masuk karena harus sesuai dengan Data TKK, pada saat pemberkasan CPNS Bulan Oktober Tahun 2008, Ijazah S.1 saya tidak bisa terakomodir karena Masa kerja Kurang dari 5 tahun, sehingga dalam SK CPNS TMT Tanggal 1 Januari 2009 saya masih Gol. II/a, dan Diklat Prajabatan tanggal 30 Mei s.d. 15 Juni 2010, yang saya tanyakan apakah penyesuaian Ijazah / Kenaikan Pangkat dari Gol. II/a menjadi Gol. III/a dapat dilakukan pada saat Penerimaan SK PNS 100 % atau menunggu sampai Gol. II/c 2 Tahun, karena dalam Pasal 2 huruf c pont 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 76 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "PNS yg akan mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat, harus memenuhi ketentuan Miliki Ijazah Sarjana (S.1) dengan pangkat Pengatur Gol. II/c dgn Masa Kerja 2 tahun dalam pangkat", sedangkan dalam PP No. 12 Tahun 2002 tidak mengatur demikian! mohon di jelaskan, sehingga kami tidak terkebiri oleh Kebijakan ! mohon maaf dan terima kasih. *
**** Jawaban redaksi ****
* Secara umum ttg kenaikan pangkat P I diatur oleh PP Nomor 12 Tahun 2002 ,namun pada pengusulannya hal tsb disesuaikan pada kebijakan interen instansi masing-masing misalnya harus menunggu II/b atau II/c hal tsb tentunya berdasarkan pada kebijakan dari pada Pejabat Pembina Kepegawaian interen instasi masing-masing.. Ingat kata dapat pada pasal 18 PP 12 Tahun 2002 tidak berarti harus


Nama: Epi Mulyana, SH.
Unit Kerja/Instansi: Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tanggal Kirim: Rabu, 24 Maret 2010
Pertanyaan/Jawaban:

saya TKK TMT : 1 Juli Tahun 2004, pada saat masuk berijazah SPP-SPMA, Data Base tahun 2005, sedangkan pada saat pendataan saya sudah memiliki gelar S.1 (SH) TMT tanggal 30 desember 2004, namun pada saat data Base tidak masuk, selanjutnya Pemberkasan CPNS Bulan Oktober 2008, namun CPNS TMT tanggal 1 Janu 2009, dan Diklat Prajabatan Tanggal 30 Mei s.d. 15 Juni 2010, yang saya tanyakan apakah Penyesuaia Ijazah dan kanaikan Pangkat saya dari Gol II/a menjadi Gol III/a dapat dilakukan setelah Diklat Prajabatan/ Penyesuaian PNS 100 % atau menunggu Gol II/c 2 Tahun ? karena ada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 76 tahun 2009 yang mengatur Kenaikan pangkat harus menunggu Gol II /c 2 tahun, sedangkan dalam PP 12 tahun 2002 tidak mengaturnya ? Mohon dijelaskan
*** Jawaban redaksi ***
Sebagai PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah di lingkungan Propinsi Jawa Barat maka peraturan Gubernur tersebut barlaku bagi usul kenaikan pangkat penyesuaian ijasah saudara.