Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

MEMBER LOGIN

ACTIVITIES AGENDA

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Gomgom Sidabutar
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Friday, 09 April 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya mau nanyakan kepada Bapak/Ibu, apa2 saya syarat pengurusan mutasi atan propinsi dengan permasalahan ikut suami. terima kasih *
**** Jawaban redaksi ****
* Tidak ada ketentuan yang mengatur mutasi /pindah instansi mengikuti suami harus diijinkan/diterima, Alasan mutasi karena mengikuti suami memang dapat dipertimbangkan. Prosedur Pindah instansi adalah sebagai berikut : - PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan ke instansi yang dituju. - Setelah mendapat persetujuan instansi yang dituju kemudian diajukan ke instansi lama untuk mendapat persetujuan. -instansi lama memberikan persetujuan ke instansi baru dan diajukan ke Kanreg BKN untuk mendapat Nota Persetujuan pindah instansi. - Mengenai petunjuk teknisnya silahkan saudara baca Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003 pada rubrik ‘PERATURAN’ di website BKN


Nama: regan suhardi
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Friday, 09 April 2010
Pertanyaan/Jawaban:

bisa enggak ya, pada waktu tes pns pake ijazah D 3, sedangkan ijazah s I belum keluar, pada saat kelulusan pns golongan II/ c, gimana prosedur untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazahnya, trims.
**** Jawaban redaksi ****
Menurut PP 12 tahun 2002 Pasal 18 ayat (2) menyatakan Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila : 1. Diangkat dalam jabatan atau diberitugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 4. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. 5. Lulus dalam ujian kenaikkan pangkat penyesuaian ijazah.


Nama: Mulyadi Lubis
Unit Kerja/Instansi: Pengadaan CPNS DKI Jakarta
Tanggal Kirim: Friday, 09 April 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya lulusan ujian Pengadaan CPNS DKI Jakarta 2009. Semua informasi mengenai CPNS DKI Jkt, hanya dituangkan dalam situs wwww.rekrutmen.jakarta.go.id. beberapa hari yang lalu sempat situs ini error, dan hari ini saya periksa kembali, ternyata telah bisa di akses lagi. Tapi informasi yang ada masih tetap sama dengan sebelumnya, belum ada informasi terkini mengenai proses pengadaan CPNS DKI Jkt 2009. Sempat saya datangi BKD Jkt, sewaktu situsnya error. Dan saya hanya di sambut diruang pengisian tamu dengan jawaban, bahwa semua informasi dituangkan di dalam situs. Tentu saja saya merasa "RESAH" dengan ketidak jelasan informasi CPNS 2009 ini, tidak ada batas waktu yang dituangkan disemua informasi, diawal pemberkasan dulu sempat di informasikan bahwa semoga bulan maret NIP dan SK sudah diterima. Tapi hingga saat ini tidak ada informasi yang lebih memuaskan. Dari jawaban konsultasi disitus ini, saya dapati banyak pertanyaan seperti saya dan dari jawaban redaksi yang sama disetiap pertanyaan yang ada masih belum memuaskan, hingga saya periksa PP No 11 Tahun 2002 seperti yang dijelaskan pada jawaban redaksi. Ternyata dalam PP tersebut tidak ada dituangkan "WAKTU" mengenai penerbitan NIP dan SK pada CPNS baru. Di lain daerah, ternyata banyak teman-teman saya yang mengikuti pengadaan CPNS 2009 telha menerima NIP dan SK malahan sudah menerima baju kerja dan bekerja di daerahnya. Dari semua hal ini, apakah tidak ada kejelasan mengenai waktu penerbitan NIP dan SK dari semua proses pengadaan CPNS 2009 ??? Mohon kejelasannya. Terima kasih
*** Jawaban redaksi ***
Mekanisme dan ketentuan tentang pengadaan PNS telah jelas dan telah saudara baca sendiri. Permasalahan alasan terlambatnya penetapan NIP CPNS Pemda DKI Jakarta juga pernah disampaikan oleh Humas BKN dan dipublikasi di situs ini. Jadi NIP CPNS pemda DKI Jakarta akan ditetapkan oleh BKN/Kanreg V BKN DKI Jakarta apabila berkas usul tersebut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.


Nama: Mulyadi Lubis
Unit Kerja/Instansi: Pengadaan CPNS DKI Jakarta
Tanggal Kirim: Friday, 09 April 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya lulusan ujian Pengadaan CPNS DKI Jakarta 2009. Semua informasi mengenai CPNS DKI Jkt, hanya dituangkan dalam situs wwww.rekrutmen.jakarta.go.id. beberapa hari yang lalu sempat situs ini error, dan hari ini saya periksa kembali, ternyata telah bisa di akses lagi. Tapi informasi yang ada masih tetap sama dengan sebelumnya, belum ada informasi terkini mengenai proses pengadaan CPNS DKI Jkt 2009. Sempat saya datangi BKD Jkt, sewaktu situsnya error. Dan saya hanya di sambut diruang pengisian tamu dengan jawaban, bahwa semua informasi dituangkan di dalam situs. Tentu saja saya merasa "RESAH" dengan ketidak jelasan informasi CPNS 2009 ini, tidak ada batas waktu yang dituangkan disemua informasi, diawal pemberkasan dulu sempat di informasikan bahwa semoga bulan maret NIP dan SK sudah diterima. Tapi hingga saat ini tidak ada informasi yang lebih memuaskan. Dari jawaban konsultasi disitus ini, saya dapati banyak pertanyaan seperti saya dan dari jawaban redaksi yang sama disetiap pertanyaan yang ada masih belum memuaskan, hingga saya periksa PP No 11 Tahun 2002 seperti yang dijelaskan pada jawaban redaksi. Ternyata dalam PP tersebut tidak ada dituangkan "WAKTU" mengenai penerbitan NIP dan SK pada CPNS baru. Di lain daerah, ternyata banyak teman-teman saya yang mengikuti pengadaan CPNS 2009 telha menerima NIP dan SK malahan sudah menerima baju kerja dan bekerja di daerahnya. Dari semua hal ini, apakah tidak ada kejelasan mengenai waktu penerbitan NIP dan SK dari semua proses pengadaan CPNS 2009 ??? Mohon kejelasannya. Terima kasih
*** Jawaban redaksi ***
Saat ini berkas usul pengangkatan CPNS dilingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dan ditetapkan NIP-nya baru 1298 dari total 2654. Sisanya masih menunggu kelengkapan berkas usul yang kurang dari BKD Pemprop DKI Jakarta yaitu Penyertaan surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II atau yang diistilahkan dengan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 dan lampiran Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 347.P/M.PAN/9/2009.