Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

MEMBER LOGIN

ACTIVITIES AGENDA

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: ANDI SUBRASTONO
Unit Kerja/Instansi: Pemkab Mesuji
Tanggal Kirim: Tuesday, 23 February 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya adalah PNS di Proponsi Lampung. Pada tanggal 16 Oktober 2009 saya resmi alih tugas dari Pemkab Lampung Tengah ke Pemkab Mesuji sesuai SK Gubernur Lampung. Tetapi ternyata di Tempat tugas yang baru saya mengalami kendala di daerah yang baru seperti sering sakit-sakitan, tidak dapat beradaptasi di daerah baru, keluarga tidak mendukung dan orang tua saya tidak ada yang mengurus di tempat asal. pertannyaan saya,bolehkah saya pindah kembali dari Kab. Mesuji ke Kab. Lampung Tengah dengan jarak waktu perpindahan sebelumnya baru 5 - 6 bulan ? adakah aturan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut ? terimakasih


Nama: Budi Hartono
Unit Kerja/Instansi: Pemkab Mesuji
Tanggal Kirim: Tuesday, 23 February 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Bapak Menpan RI Yang terhormat. Dengan ini saya sampaikan, bahwa Kabupaten Mesuji merupakan salah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk Tulang Bawang yang terletak di Propinsi Lampung. Mesuji resmi berdiri pada tanggal 3 April 2009 dan telah melaksanakan pelantikan pejabat struktural 2 kali yaitu pada tanggal 11 Juni 2009 dan 30 Desember 2009. Hanya saja pada pada pelantikan terakhir terdapat banyak pelanggaran yaitu, Pelanggaran pertama banyaknya tenaga guru yang merupakan tenaga fungsional banyak diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon 3a dan 3b tanpa mereka harus mengikuti penjenjangan terlebih dahulu dan tidak mengilkuti diklat struktural. ini juga melanggar Surat Edaran MENPAN RI No: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang larangan pengalihan PNS dari jabatan Guru ke Jabatan non Guru. Contohnya adalah. Pertama, Drs.Marzuki, S.Ag.asal dari SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 11 Juni 2009 dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mesuji, kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Mesuji. Yang Kedua Drs. Ali Yazid, Asal dari Guru SMAN Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tangal 30 Desember 2009 dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Yang ketiga Drs. Wazir, asal dari Guru SMAN 16 Bandar Lampung pada tanggal 30 Desember 2009 diantik menjadi Kabid Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Mesuji. Pelanggaran Kedua adanya SK Jabatan yang mendahului SK Mutasi yang bersangkutan. Contohnya, Hendra Triana, S.Pd. Kabid di Dinas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Mesuji dilantik pada tanggal 30 Desember 2009, SK Mutasi dia dari Lampung Barat ke Mesuji ditandatangani Gubernur Lampung taggal 7 Januari 2010 dan masih banyak lagi. Pelangaran-pelanggaran tersebut nyata-nyata dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Drs.M. KHOTTOB, NIP.19591231980031004 dan dibiarkan saja terjadi oleh Penjabat Bupati Mesuji Drs. Ruswandi Hasan. Kepada Bapak Menteri yang terhormat dan pihak-pihak yang membidangi masalah ini mohon segera diselidiki pelangaran-pelanggaran tersebut dan bisa check kebenarannya di lapangan karena jelas sekali nunasa KKN dan dampaknya sangat tidak baik bagi perkembangan Kabupaten Mesuji sebagai salah Daerah Otonomi Baru. Terima kasih


Nama: Budi Hartono
Unit Kerja/Instansi: Pemkab Mesuji
Tanggal Kirim: Tuesday, 23 February 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Bapak Menpan RI Yang terhormat. Dengan ini saya sampaikan, bahwa Kabupaten Mesuji merupakan salah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk Tulang Bawang yang terletak di Propinsi Lampung. Mesuji resmi berdiri pada tanggal 3 April 2009 dan telah melaksanakan pelantikan pejabat struktural 2 kali yaitu pada tanggal 11 Juni 2009 dan 30 Desember 2009. Hanya saja pada pada pelantikan terakhir terdapat banyak pelanggaran yaitu, Pelanggaran pertama banyaknya tenaga guru yang merupakan tenaga fungsional banyak diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon 3a dan 3b tanpa mereka harus mengikuti penjenjangan terlebih dahulu dan tidak mengilkuti diklat struktural. ini juga melanggar Surat Edaran MENPAN RI No: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang larangan pengalihan PNS dari jabatan Guru ke Jabatan non Guru. Contohnya adalah. Pertama, Drs.Marzuki, S.Ag.asal dari SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 11 Juni 2009 dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mesuji, kemudian pada tanggal 30 Desember 2009 dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Mesuji. Yang Kedua Drs. Ali Yazid, Asal dari Guru SMAN Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada tangal 30 Desember 2009 dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Yang ketiga Drs. Wazir, asal dari Guru SMAN 16 Bandar Lampung pada tanggal 30 Desember 2009 diantik menjadi Kabid Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Mesuji. Pelanggaran Kedua adanya SK Jabatan yang mendahului SK Mutasi yang bersangkutan. Contohnya, Hendra Triana, S.Pd. Kabid di Dinas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Mesuji dilantik pada tanggal 30 Desember 2009, SK Mutasi dia dari Lampung Barat ke Mesuji ditandatangani Gubernur Lampung taggal 7 Januari 2010 dan masih banyak lagi. Pelangaran-pelanggaran tersebut nyata-nyata dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Drs.M. KHOTTOB, NIP.19591231980031004 dan dibiarkan saja terjadi oleh Penjabat Bupati Mesuji Drs. Ruswandi Hasan. Kepada Bapak Menteri yang terhormat dan pihak-pihak yang membidangi masalah ini mohon segera diselidiki pelangaran-pelanggaran tersebut dan bisa check kebenarannya di lapangan karena jelas sekali nunasa KKN dan dampaknya sangat tidak baik bagi perkembangan Kabupaten Mesuji sebagai salah Daerah Otonomi Baru. Terima kasih


Nama: Nova Teddy Charissa
Unit Kerja/Instansi: swasta
Tanggal Kirim: Tuesday, 23 February 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya ingin melaporkan PNS yang memiliki istri lebih dari satu tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya. PNS itu menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang & Pengembangan Wilayah di Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bagaimana tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Negara terhadap hal ini yang jelas telah melanggar PP No.10 Tahun 1983?